Vaksin COVID-19 Indonesia Akan Memasuki Fasa 2 Ujian Klinikal Meskipun Diselubungi Kontroversi
Oleh: Infomedikini
Monday, 19 April 2021 20:34:22 GMT
Vaksin versi 'tempatan' atau vaksin Nusantara akan memulakan ujian klinikal fasa 2 setelah menamatkan fasa 1 dengan beberapa kontroversi. Berikut adalah laporan Tempo.Com yang terkait dengan isu yang menyelubungi Vaksin Nusantara :
Tak dapat Izin?
Penelitian Vaksin Nusantara banyak mendapat sorotan setelah ngotot melanjutkan uji klinis tahap dua meski tak mendapat izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sejumlah pengamat kesehatan menilai hal ini berpotensi membahayakan para relawan yang menjalani uji klinis.
Kelengkapan makmal
Direktur Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Brigadir Jenderal Nyoto Widyo Astoro, mengatakan adanya sejumlah kejadian tak diiinginkan (KTD) pasca penelitian Vaksin Nusantara, adalah hal wajar. Ia pun mengatakan hal ini masih bisa diatasi.
"Untuk gejala-gejala yang berkaitan vaksin tentu saja semua vaksin, karena dia protein asing, pasti kalau disuntikkan akan ada gejala. Kemudian dari suntikan sendiri akan berakibat, misalnya sakit dan lain-lain," kata Nyoto dalam konferensi pers di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin, 19 April 2021.
Persen KTD adalah tinggi?
Sebelumnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyebut 71,4 persen relawan uji klinis fase I Vaksin Nusantara mengalami gejala berupa kejadian tidak diinginkan (KTD). Nyoto menyebut gejala seperti sakit hingga demam, itu wajar muncul seperti halnya yang menurut dia banyak terjadi saat penyuntikan vaksin pada anak-anak
Kebanyakan efek samping adalah ringan
"Artinya itu adalah efek samping ya, tapi bisa diatasi. Barangkali kalau yang gejala-gejala yang normal, yang muncul-muncul, itu bidang pokok penelitian pasti itu lah yang akan dicatat gejala efek samping itu," kata Nyoto.
Nyoto mengatakan nantinya, laporan gejala KTD itu tetap akan dilaporkan kepada BPOM. Ia menegaskan semua gejala tak ada yang ditutupi atau tidak dilaporkan.
Kata putus milik BPOM
"Nanti tentu saja yang nanti akan menilai adalah BPOM, apakah gejala ini bisa layak dan sebagainya dalam vaksin ya, tapi itu hal yang biasa," kata Nyoto
Last-Modified: Thursday, 6 January 2022 20:56:34 GMT
Ulasan